Indeks Berita

Menag Harap Masalah Krematorium di Padang Diselesaikan Melalui Dialog

Minggu, 26 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Sekelompok massa melakukan unjuk rasa mendesak penghentian pembakaran mayat (kremasi) warga etnis Tionghoa di Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh (HBT), Kota Padang pada 22 Maret l/berita/477577/menag-harap-masalah-krematorium-di-padang-diselesaikan-melalui-dialog

Tim Penyedia Akomodasi Selesaikan 70% Negosiasi Hotel Jemaah

Minggu, 26 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Ketua Tim Penyedia Akomodasi, Nasrullah Jassam mengatakan bahwa pihaknya sudah berhasil menyelesaikan proses negosiasi 70% kebutuhan hotel calon jemaah haji Indonesia di Makkah. /berita/477573/tim-penyedia-akomodasi-selesaikan-70-negosiasi-hotel-jemaah

Ini Para Juara Festival Film Santri 2017

Minggu, 26 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar Festival Film Santri 2017: Lomba Film Pendek antar Pesantren se-Indonesia. Dimulai sejak September 2016 lalu, event ini berlangsung /berita/477551/ini-para-juara-festival-film-santri-2017

Kemenag Apresiasi Festival Film Santri 2017

Minggu, 26 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama mengapresiasi Festival Film Santri 2017 yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia. Festival ini diharapkan akan dapat menjadikan dunia seni dan perfileman sebag/berita/477546/kemenag-apresiasi-festival-film-santri-2017

Menag: Adanya Motif Buruk Politik Jangan Dicampuraduk dengan Tujuan Mulia Agama

Minggu, 26 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Barus Sumatera Utara berpesan agar rakyat Indonesia tidak mencampuradukkan antara politik dengan agama. Oleh sebagian masyarakat, pesan/berita/477632/menag-adanya-motif-buruk-politik-jangan-dicampuraduk-dengan-tujuan-mulia-agama

Dalam Lima Tahun, Semua Prodi Buddha Ditargetkan Terakreditasi B

Sabtu, 25 Maret 2017
Palangkaraya (Kemenag) --- Plt Ditjen Bimas Buddha Nur Syam menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh program studi (prodi) pada Pendidikan Tinggi Agama Buddha (PTAB) sudah terakreditasi B. Hal in/berita/477340/dalam-lima-tahun-semua-prodi-buddha-ditargetkan-terakreditasi-b

Pesan Presiden dari Barus: Keberagaman itu Aset Negara

Sabtu, 25 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki Indonesia sebagai aset negara yang harus dilestarikan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko /berita/477309/pesan-presiden-dari-barus-keberagaman-itu-aset-negara

Presiden Rilis Pembangunan Asrama Haji Mandailing Natal

Sabtu, 25 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Presiden Joko Widodo merilis pembangunan asrama haji Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dilakukan Presiden mengawali kunjungan kerjanya di Mandailing Natal, Sumatera Utara.Ril/berita/477493/presiden-rilis-pembangunan-asrama-haji-mandailing-natal

Puslitbang dan UIN Ar-Raniry Jalin Sinergi Terjemahkan Al-Quran dalam Bahasa Aceh

Sabtu, 25 Maret 2017
Aceh (Kemenag) --- Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (selanjutnya disebut Puslitbang Lektur) Balitbang Diklat Kemenag akan kembali menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa dae/berita/477447/puslitbang-dan-uin-ar-raniry-jalin-sinergi-terjemahkan-al-quran-dalam-bahasa-aceh

DSI Aceh dan IKAN kerjasama Cegah Narkoba

Jumat, 24 Maret 2017
DSI Aceh dan IKAN (Ikatan Keluarga Anti Narkoba) Kerjasama Cegah Narkoba

DSI Aceh dan IKAN (Ikatan Keluarga Anti Narkoba) Kerjasama Cegah Narkoba yang digelar pada Ruang Rapat Kadis Syariat Islam Aceh, Kamis (23/3).

Dinas Syariat Islam Aceh – DPP IKAN (Ikatan Keluarga Anti Narkoba) kembali bersilaturahmi dengan Dinas Syariat Islam Aceh yang pertemuannya digelar di Ruang Rapat Kadis Syariat Islam Aceh, Kamis (23/3). Silaturahmi ini sebelumnya menindaklanjuti kesepakatan yang pernah ditandatangani bersama dalam sebuah nota MoU pada Desember 2015 yang lalu dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Aceh.

Ketua Umum DPP IKAN, Syahrul Maulidi SE MSi dalam sambutannya mengatakan, salah satu program kerja pemerintah yang harus didukung bersama adalah upaya pencegahan ancaman bahaya narkoba. Permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan tidak mengenal batas. Penyalahgunaan narkoba khusus di Aceh sudah pada tahap yang mengkhawatirkan karena dampaknya sudah sangat mengancam jiwa generasi muda di Aceh.

Oleh sebab itu IKAN merasa terpanggil untuk ikut berperan mendukung upaya pencegahan dampak negatif dari penggunaan narkoba melalui kerjasama secara intensif dengan DSI Aceh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, terutama bagi kalangan pelajar, masyarakat awam, dan generasi muda, jelasnya.

Syahrul menambahkan, saat dilakukan sosialisasi bahaya narkoba ini akan diadakan simulasi-simulasi yang nantinya berefek kepada tanggungjawab kepada si penerima sosialisasi sehingga dia bisa menceritakan langsung kepada generasi muda atau kalangan masyarakat lainnya terhadap bahaya narkoba.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, Kadis Syariat Islam Aceh Dr Munawar MA mengapresiasi IKAN atas kerjasama yang dilakukan, dengan demikian tahun 2017 ini IKAN ikut aktif membantu DSI Aceh dalam mensosialisasi dan mengedukasi akan bahaya narkoba terutama bagi para siswa dan kalangan masyarakat.

“Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

“Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Munawar menuturkan pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan gerakan anti narkotika yang digagas IKAN. Tidak hanya melalui peran dan kontribusi saja, tetapi juga upaya internal DSI Aceh dalam menjaga martabat dan integrasi lembaga dari bahaya narkoba,” demikian Munawar.

The post DSI Aceh dan IKAN kerjasama Cegah Narkoba appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Pemerintah-DPR RI Sepakati BPIH 1438H/2017M Rp34,8 Juta

Jumat, 24 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI mensepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1438H/2017M. Besaran rata-rata BPIH yang dibayar lang/berita/476709/pemerintah-dpr-ri-sepakati-bpih-1438h-2017m-rp34-8-juta

Bimas Buddha Target Skor Layanan Publik Tembus Zona Hijau

Jumat, 24 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Plt Dirjen Bimas Buddha Nur Syam meminta jajarannya untuk bekerja keras agar kualitas pelayanan publiknya semakin baik. Nur Syam berharap, tahun 2017, skor penilaian laya/berita/476664/bimas-buddha-target-skor-layanan-publik-tembus-zona-hijau

Menag Harap Kericuhan di Gereja St Clara Diselesaikan Secara Hukum

Jumat, 24 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Aksi unjuk rasa menolak pembangunan Gereja Santa Clara oleh sekelompok massa usai sholat jumat siang tadi berakhir ricuh. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, setiap ka/berita/477112/menag-harap-kericuhan-di-gereja-st-clara-diselesaikan-secara-hukum

Pelunasan Biaya Haji Diperkirakan Mulai Awal April

Jumat, 24 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperkirakan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437H/2017M akan mulai dilaksanakan pada awal April mendatang. Menurutnya, s/berita/477093/pelunasan-biaya-haji-diperkirakan-mulai-awal-april

Gelar Rakernas, Himpunan Mahasiswa Buddha Diminta Pertajam Program Kerja

Jumat, 24 Maret 2017
Malang (Kemenag) --- Direktur Urusan Agama dan Pendidikan (Urpendik) Ditjen Bimas Buddha Supriyadi berharap Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) mempertajam program kerja, baik yang terk/berita/476946/gelar-rakernas-himpunan-mahasiswa-buddha-diminta-pertajam-program-kerja

Empat Hal Penting Peningkatan Kualitas Layanan Haji Tahun 1438H/2017M

Jumat, 24 Maret 2017
Jakarta (Kemenag) - Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI mensepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1438H/2017M. Besaran rata-rata BPIH yang dibayar langsung oleh Jemaah Haji untu/berita/476938/empat-hal-penting-peningkatan-kualitas-layanan-haji-tahun-1438h-2017m

12 Pelanggar Qanun Syariat Islam Kena Hukuman Cambuk

Selasa, 21 Maret 2017
Pelanggar Qanun Syariat Islam dihukum Cambuk di Halaman Masjid Mukminin Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (20/03).

Pelanggar Qanun Syariat Islam dihukum Cambuk di Halaman Masjid Mukminin Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (20/03).

Dinas Syariat Islam Aceh – Sebanyak 12 Pelanggar Qanun Syariat Islam dihukum cambuk di halaman Masjid Mukminin Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Senin (20/3).

Prosesi eksekusi sesuai dengan regulasi yang ada dilakukan di depan umum setelah adanya keputusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Mereka secara sah dan meyakinkan telah melanggar Qanun Syariat Islam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Adapun terpidana Ikhtilat yaitu MN (30), MR (45), MK (24), CA (20), MF (23), SZ (22), IL (21), NR (43) dihukum sebanyak 17 sampai 25 kali cambuk setelah dikurangi masa tahanan.

Sedangkan terpidana Maisir yang mendapatkan hukuman cambuk, yakni ES (34), JHPT (26), MA (31) dan RH (28), dengan hukuman sebanyak tujuh kali cambuk juga dikurangi masa tahanan.

Pelaksanaan uqubat cambuk berjalan dengan lancar yang dikawal ketat puluhan anggota Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta Kepolisian yang disaksikan ratusan masyarakat.

Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh Yusnardi mengatakan, para terpidana tersebut dinyatakan melanggar syariat Islam setelah terbukti karena ditangkap masyarakat beberapa waktu lalu. Setelah itu mereka diserahkan kepada Satpol PP dan WH Aceh untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Qanun Jianayah.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh melalui Kasie Perundang-undangan Syariat Islam Muzakkir SH mengatakan, pencambukan di depan khalayak umum agar menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan juga menjadi pembelajaran kepada masyarakat yang meyaksikan agar tidak melakukan hal yang sama dengan terpidana. Karena salah satu asas terpenting dalam Qanun Jinayah adalah tarbiyah.

“Dinas Syariat Islam Aceh sebagai mitra Mahkamah Syar’iyah, Satpol PP dan WH, serta Stakeholder yang terkait mendukung penuh pelaksanaan uqubat ini, demi tegaknya Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini,” tegasnya.

 

The post 12 Pelanggar Qanun Syariat Islam Kena Hukuman Cambuk appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

“Cikgu” Malaysia Kunjungi DSI Aceh

Jumat, 17 Maret 2017
Suasana Diskusi Tamu Malaysia dengan Pejabat DSI Aceh di Aula Gedung LPTQ, (16/03).

Suasana Diskusi Tamu Malaysia dengan Pejabat DSI Aceh di Aula Gedung LPTQ, (16/03).

Dinas Syariat Islam Aceh – Sebagai salah satu daerah tujuan religi, Aceh memiliki banyak kelebihan, mulai dari aspek wisata alam, budaya, peninggalan kerajaan Islam, peninggalan tsunami, makanan halal, serta kultur masyarakat yang bersahabat sehingga menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Aceh. Seperti warga negara Malaysia, khususnya dari Pegawai Pendidikan Islam Daerah Pertaling Jabatan Agama Islam Selangor yang melakukan kunjungannya ke Dinas Syariat Islam Aceh pada Kamis, 16/3/2017 Sore di Aula LPTQ Aceh.

Ustadz Muhammad Farid bin Ahmad selaku ketua rombongan menyebutkan, kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahim dan ingin menambah wawasan dan pengalaman mengenai aktifitas yang sedang dijalankan di Aceh terutama dibidang pengajaran dan pendidikan. Selain itu tujuan utama kunjungan tersebut ingin mengetahui lebih dalam tentang implementasi pelaksanaan Syariat Islam yang sedang di jalankan di bumi Aceh.

Dr Munawar MA selaku Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menyambut baik kedatangan tamu dari negeri jiran tersebut, dalam sambutannya beliau menjelaskan Syariat islam di Aceh telah berlaku sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia, bahkan sejak kerajaan Islam pertama di Aceh.

”Setelah melalui proses politik ditambah dengan kondisi konflik yang berkepanjangan  terjadi di Aceh, penerapan syariat Islam di Aceh baru diatur secara legal formal diatur UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun seiring berlakunya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU Nomor 11 Tahun 2006) UU Nomor 18 Tahun 2001 telah dilalui untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh disegala dimensi, DSI Aceh juga melakukan rancangan program kegiatan tentang pelaksanaan pokok-pokok syariat Islam dibidang pendidikan sekaligus mengupayakan nilai-nilai Syariat Islam di masukkan kedalam kurikulum dan diajarkan satu jam sebelum masuk pelajaran inti. Khususnya di sekolah-sekolah umum yang rata-rata pendidikan agamanya realitas sedikit.

Berbagai persoalan dan tantangan yang timbul baik dari dalam negeri maupun luar negeri, salah satunya Qanun Jinayah yang digugat oleh salah satu lembaga mengatasnamakan keadilan, seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menganggap Qanun itu melanggar HAM dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia di ajukan ke Mahkamah Agung, namun setelah  dipelajari isi Qanun tersebut maka ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Dan dianggap bahwa Qanun tersebut menjadi hukum positif yang mesti dijalankan di Aceh, pungkas Munawar.

The post “Cikgu” Malaysia Kunjungi DSI Aceh appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Majelis Taklim dibekali Penerapan Syariat Islam

Kamis, 16 Maret 2017
Prof Syahrizal Abbas ketika memberi materi pada acara pembekalan Syariat Islam bagi majelis taklim dan tokoh masyarakat di gedung UCC Muhammadiyah, Banda Aceh (15/03/2017)

Prof Syahrizal Abbas ketika memberi materi pada acara pembekalan Syariat Islam bagi majelis taklim dan tokoh masyarakat di Gedung UCC Muhammadiyah, Banda Aceh (15/03).

Dinas Syariat Islam Aceh – Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da’i memberikan pembekalan Syariat Islam kepada tokoh perempuan dan ibu-ibu majelis taklim selama satu hari penuh di gedung Unmuha Convention Centre (UCC) KH Ahmad Dahlan, Banda Aceh, Rabu (15/3). Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari para tokoh perempuan dan ibu-ibu majelis taklim Asyiyah cabang Aceh.

Kepala DSI Aceh diwakili Kabid Penyuluhan Agama Islam dan tenaga Da’i dinas itu, Nizami Taufik S Sos, dalam sambutannya saat membuka acara ini, mengatakan demi terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di bumi Aceh ini diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk dari tokoh perempuan serta ibu-ibu majelis taklim dalam mensosialisasi penegakan syariat Islam.

Ia menambahkan “Jika majelis taklim terkoordinasi dengan baik tentulah mampu berkonstribusi bagi upaya mewujudkan pembangunan moral spiritual masyarakat dalam bingkai Syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah melalui Dinas Syariat Islam memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan majelis taklim sehingga didalam kegiatan dakwah Islam nantinya bisa melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan dengan akidah serta etika moralitas yang Islami”.

Prof Syahrizal Abbas yang menjadi pemateri utama mengatakan secara yuridis formal Pemerintah Aceh diberikan otonomi khusus dalam hal tata kelola pemerintahan, ekonomi, politik, pendidikan, adat, budaya serta Syariat Islam berdasarkan UU no. 44 tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006, negara memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Aceh.

“Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang dikenal kuat memegang teguh Syariat Islam dan diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum syariat diatur bukan untuk menghukum manusia tapi untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam menerapkan hukum syariah harus sangat berhati-hati, tidak bisa menghukum orang sembarangan, seperti dalam sabda Nabi Muhammad Saw ”Lebih baik melepaskan orang yang bersalah (sekiranya tidak cukup bukti) daripada menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya”, pungkas Prof Syahrizal.

Adapun pemateri didalam pembekalan ini adalah Guru Besar UIN Ar-raniry (Prof Dr H Syahrizal Abbas MA dan Prof Dr Alyasa’ Abubakar MA), Dr H Muharrir Asy’ari Lc M Ag (Rektor Unmuha), serta Dr Ir Ma’rifatin Zahrah M Si (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu).

The post Majelis Taklim dibekali Penerapan Syariat Islam appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Peran Ormas Islam dalam Penegakan Syariat Islam

Kamis, 16 Maret 2017
Kadis Syariat Islam Aceh sedang membuka acara Pembekalan Syariat Islam Bagi Ormas dan Keagamaan di Daka Hotel Banda Aceh(14/03/2017)

Kadis Syariat Islam Aceh DR. Munawar MA sedang membuka acara Pembekalan Syariat Islam Bagi Ormas dan Keagamaan di Daka Hotel Banda Aceh (14/03).

Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh kembali memberikan pembekalan Syariat Islam bagi organisasi masyarakat dan keagamaan  kepada 30 peserta dari berbagai Ormas Islam di Aceh. Acara ini dibuka resmi oleh Kadis DSI Aceh, Dr Munawar MA di Daka Hotel Banda Aceh, Selasa (14/3/2017) pagi dan akan berlangsung hingga sore hari.

Dr Munawar dalam sambutannya menyebutkan untuk menegakkan Syariat Islam dengan baik sangat dibutuhkan peran dan dukungan dari organisasi masyarakat. Ormas Islam sebagai pilar yang sangat dekat interaksinya dengan masyarakat harus tampil untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan Syariat Islam. Selama ini syariat Islam dipandang tidak sesuai dengan perkembangan zaman bahkan sebagian menganggap bertentangan dengan HAM.

“Ormas Islam mesti berperan untuk menghilangkan stigma negatif yang mendeskreditkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, karenanya sinergisitas ormas Islam dengan pemerintah sangat diharapkan dalam rangka mengatasi kendala dan tantangan tersebut”, tegasnya.

Guru besar UIN Ar-raniry, Prof Syahrizal yang diundang sebagai narasumber dalam materinya menjelaskan pelaksanaan Syariat Islam bukanlah kewajiban setiap muslim saja akan tetapi juga merupakan peran pemerintah karena Aceh memiliki otonomi khusus sehingga diberi kewenangan untuk merumuskan hukum Syariah atau Qanun yang mengatur tegaknya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Beliau juga menambahkan berbagai problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh diantaranya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap substansi Syariat masih terbatas dan parsial, selain itu proses transformasi hukum syariah di Aceh berada dalam sistem hukum nasional sehingga pembentukan hukum (taqnin) dan penegakan hukum mengacu pada sistem hukum nasional, serta kesadaran mengamalkan ajaran Syariah pada aspek aqidah, ibadah dan akhlak belum cukup baik dan menyeluruh baik dari segi pribadi, rumah tangga maupun masyarakat. Oleh karena itu disinilah dibutuhkan peran ormas Islam dalam menyelesaikan problematika tersebut.

Dalam acara itu turut dihadirkan beberapa narasumber diantaranya, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA (Guru besar UIN Ar-raniry), Dr. Syukri Muhammad Yusuf Lc MA (Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan HAM), Prof Dr H Farid Wajdi MA (Rektor UIN Ar-raniry) dan Dr Hasanuddin Yusuf Adnan MA.

The post Peran Ormas Islam dalam Penegakan Syariat Islam appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

DSI Aceh Adakan Workshop Penyusunan Pergub Pranikah

Senin, 13 Maret 2017
Suasana Penyusunan Pergub Pranikah di Aula Gedung BKKBN Aceh, Senin (13/3).

Suasana Penyusunan Pergub Pranikah di Aula Gedung BKKBN Aceh, Senin (13/3).

Dinas Syariat Islam Aceh – Penyusunan Pergub Pranikah akan melahirkan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pelatihan pranikah guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga melahirkan keluarga yang baik dan akhirnya membentuk komunitas yang baik bagi bangsa dan negara.

Hal itu disampaikan oleh Drs Nasruddin MAg yang mewakili Kadis Syariat Islam Aceh saat membuka Kegiatan Workshop Penyusunan Pergub Pranikah di Aula BKKBN Aceh, Banda Aceh, Senin (13/3).

Dalam kesempatan itu Nasrudin mengatakan, demi memastikan generasi kedepan menjadi generasi yang kuat baik dari segi iman, aqidah, dan juga dapat berkompetisi dalam era global yang penuh tantangan diperlukan pelatihan pengetahuan kepada masyarakat tentang pranikah dan beratnya tanggung jawab tersebut, salah satunya dengan Penyusunan Pergub Pranikah ini.

Pada kegiatan tersebut turut hadir para pakar dari UIN Ar-Raniry yang diwakili Prof Dr Syahrizal Abbas MA, Dr Agustin Hanafi Lc MA, Dr Salami Mahmud MA, Dinas Syariat Islam Aceh diwakili Dr Syukri bin M Yusuf MA, Biro Administrasi Pembangunan diwakili Anwar S Ag MH, BKKBN diwakili Faridah SE MM, BPP dan PA diwakili Dra Dahlia MAg, MISPI diwakili Syarifah Rahmatillah SH MH, Fakultas Teknik Unsyiah diwakili Suraiyya Kamaruzzaman ST MT, Kanwil Kemenag Aceh diwakili Drs Hamdan MA, dan dari Biro Hukum diwakili M Junaidi SH MH.

Islam adalah ajaran agama yang menuntun umatnya hidup dalam keluarga  damai, adil, sejahtera, dan bermartabat sehingga Perintah Allah yang terkandung dalam Alquran dan Sunnah Rasul dapat terlaksana dalam semua aspek kehidupan.

Prof Syahrizal dalam materinya menjelaskan, Aceh diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum syariah, terutama dalam konteks bagaimana negara mendesain kegiatan-kegiatan syariah termasuk dalam hukum keluarga yang merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat, pemerintah, dan tentu juga kewajiban bagi negara.

Ia menambahkan, realita yang terjadi saat ini adalah tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun sudah sangat mengkhawatirkan. Buktinya dapat dilihat dari perilaku-perilaku  yang menyimpang baik generasi muda maupun pelajar, perilaku tersebut salah satunya berasal dari rusaknya kehidupan keluarga (Broken Home).

“Ini realitas yang sebetulnya harus kita antisipasi. Peran pemerintah dalam konteks seperti ini di satu sisi diberi kewenangan melaksanakan syariah lewat lembaga formal tapi disisi lain kita diberi otoritas untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan salah satunya memastikan kehidupan rakyatnya menjadi aman, damai, sejahtera, dan ini harus dimulai dengan keluarga,” tegasnya.

“Dalam pelatihan pranikah ini disamping sedang disiapkan kebijakan berupa regulasi, juga disiapkan modul yang melibatkan komponen dari akademisi, BKKBN, Kesehatan, Ekonomi Keluarga, yang akan kita training nanti kepada Vocal Point yang berisi fiqh keluarga, kesehatan keluarga, psikologi keluarga, dan ekonomi keluarga, sehingga Pergub inilah yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk kegiatan-kegiatan seperti itu,” pungkasnya.

Prof Syahrizal berharap tumpuan realitas sosiologis inilah yang menggerakkan pemerintah untuk berfikir bersama-sama agar pelatihan pranikah ini dan penguatan keluarga pasca nikah itu bisa terwujud.

The post DSI Aceh Adakan Workshop Penyusunan Pergub Pranikah appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Prof Syahrizal Abbas Ajak Dai Fokus Pembinaan Aqidah Ummat

Sabtu, 11 Maret 2017
Kepala Dinas Syariat Islam, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA sedang Membuka Acara Kegiatan Pembinaan & Peningkatan Kualitas Dai Se-Aceh di Grand Aceh Hotel Syariah, Lueng Bata Banda Aceh, Jumat (10/3).

Kepala Dinas Syariat Islam, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA sedang Membuka Acara Kegiatan Pembinaan & Peningkatan Kualitas Dai Se-Aceh di Grand Aceh Hotel Syariah, Lueng Bata Banda Aceh, Jumat (10/3).

Dinas Syariat Islam Aceh – Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Prof Dr H Syahrizal Abbas MA, mengajak seluruh da’i di wilayah perbatasan dan daerah terpencil senantiasa menjalankan tugasnya sebagai pengemban amanah Pemerintah Aceh untuk terus mengawal pembinaan aqidah umat di wilayah perbatasan.

Hal itu disampaikan Prof Dr H Syahrizal Abbas MA saat membuka Kegiatan Pembinaan Kualitas Da’i di Grand Aceh Hotel Syariah, Lueng Bata Banda Aceh, Jumat (10/3).

Sebagai pengemban amanah tentunya tugas da’i di lapangan cukup berat, apalagi berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah perbatasan yang sangat rawan dengan pengaruh budaya asing, justru itu da’i harus cerdik dan pandai beradaptasi dengan lingkungan tempat tugas.

Dalam kesempatan itu juga Prof Syahrizal memberi contoh ketika dirinya dan rombongan melakukan peninjauan dai perbatasan di Desa Rimba Sawang, Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Untuk memastikan apakah aktivitas keagamaan berlangsung dengan baik, atau tidak. Selain itu beliau juga menemukan kondisi kehidupan masyarakat yang sangat memprihatinkan dan ditambah dengan infrasruktur terbatas.

“Kami sama sekali  tidak terpikirkan harus naik jembatan gantung menuju kemari Desa Rimba Sawang, namun karena ini pengabdian tentunya harus kami lalui meskipun jantung jadi deg-degan, ujarnya.

Dihadapan para dai perbatasan itu Kepala DSI Aceh juga mengatakan, bahwa dakwah yang harus disampaikan oleh para dai betul-betul meresap sampai kejiwa mereka, dengan demikian dakwahnya akan lebih luas yang mencakup kehidupan hingga perekonomian masyarakat dan lain-lain menyangkut keumatan.

Kepa UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai Drs Nasruddin MAg yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana mengatakan, kegiatan ini akan berlangsung selama 6 hari 9-16 Maret di bagi dua angkatan, satu angkatan berjumlah 100 orang dan ditambah dengan Koorlap 6 orang yaitu wilayah Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam, Simeulue, Aceh Selatan dan Aceh Tamiang.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA, Menandatangani Nota Kesepahaman/Momeratium of Action (MoA) dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry di Hotel Grand Aceh Syariah Banda Aceh, Jumat (10/3).

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr H Syahrizal Abbas MA, Menandatangani Nota Kesepahaman/Momeratium of Action (MoA) dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Ilmu Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry di Hotel Grand Aceh Syariah Banda Aceh, Jumat (10/3).

Dalam kesempatan itu juga Dinas Syariat Islam Aceh melakukan penandatangan kesepahaman bersama dan kerjasama dengan tiga fakultas dalam lingkungan Uin Ar-Raniry Banda Aceh yaitu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Momeratium of Action (MoA) antara Dinas Syariat Islam Aceh dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di tandatangani Dekan, Dr Kusmawati Hatta MPd, Bidang Pengembangan Sumber daya manusia dan riset pengembangan dakwah islamiyah di Aceh. MoA dengan Fakultas Psikologi di tandatangani Dekan, Prof Eka Sri Mulyani SAg, PhD Bidang Pengembangan Sumber daya manusia dan pelayan Psikologi. Selanjutnya kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan ditandatangani Dekan, Prof Dr HM Nasir Budiman MA Bidang Pengembangan Sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis Syariat Islam di Aceh.

Menurut Prof Dr H Syahrizal Abbas MA, ketiga fakultas ini ada kaitanya dengan problematika penerapan Syariat Islam di Aceh, karena itu diharapkan konstribusi ketiga fakultas ini untuk membantu Pemerintah Aceh khususnya Dinas Syariat Islam Aceh dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang di hadapi dilapangan.

Syahrizal menambahkan, program DSI Aceh ke depan seharusnya dilakukan riset dan pengkajian akademik yang mendalam, guna untuk menghasilkan yang terbaik, kami tidak ingin program-program hanya copypaste, budaya ini harus kita hapus sehingga kita menjadi insan yang cinta perubahan dan kesejahteraan masyarakat aceh akan tercapai.(mis) Selengkapnya di Serambinews.com

The post Prof Syahrizal Abbas Ajak Dai Fokus Pembinaan Aqidah Ummat appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Karakter Keluarga Islami Membentuk Generasi Islam Cemerlang

Jumat, 10 Maret 2017
Prof Dr Syahrizal Abbas MA Memberikan Materi Pada Acara Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh Tahun 2017

Prof Dr Syahrizal Abbas MA Memberikan Materi Pada Acara Rakorda Pokjanal Posyandu Se-Aceh Tahun 2017

Dinas Syariat Islam Aceh – Kadis Syariat Islam Aceh, Prof DR H Syahrizal Abbas MA menjelaskan untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan harus dimulai dari keluarga dengan benteng akidah serta etika moralitas yang Islami.

Hal itu disampaikan beliau saat memenuhi undangan menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pokjanal Posyandu Se-Aceh, yang di adakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh di Hotel Kuala Raja, Lamprit, Banda Aceh, Kamis, 9 Maret 2017.

Menurutnya, pendidikan Islami harus dimulai dari lingkungan keluarga sejak dini, orang tua sangat berperan dalam menentukan ke arah mana akan membawa keluarganya. Orang tua harus memantau tingkah laku anak-anaknya agar senantiasa berada dalam garis-garis Islam sehingga diharapkan kelak mereka menjadi generasi Islam yang cemerlang. Sebuah Hadits Nabi Muhammad Saw berbunyi  : “Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka orangtuanyalah yang kemudian berperan dalam merubah fitrahnya, apakah ia kelak menjadi Yahudi, menjadi Majusi, atau menjadi Nasrani.

Oleh sebab itu tambahnya, maka penting bagi kita untuk memperoleh bahtera rumah tangga yang harmonis dengan cara menghidupkan atmosfer Islami dalam keluarga. Bagaimana menerapkan nilai-nilai keislaman pada anak serta membina karakternya agar sesuai koridor Islam, karena itu nantinya akan menentukan menjadi seperti apa anak di kemudian hari. Apakah anak tetap dalam fitrahnya, atau apakah ia kelak menjadi penentang fitrah yang dimilikinya, tergantung kepada kedua orangtuanya.

Lebih lanjut beliau mengatakan setiap orang tua harus selalu menjaga komitmen dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga konsep keluarga Islami mampu dilaksanakan dalam mengarungi biduk rumah tangga.

“Dinas Syariat Islam Aceh sebagai mitra DPMG Aceh siap mendukung terlaksananya program yang digagas dalam Rakorda tersebut,” tegas Prof Syahrizal Abbas diakhir materinya.

The post Karakter Keluarga Islami Membentuk Generasi Islam Cemerlang appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Kalender Agenda

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32