Indeks Berita

Sekjen Resmikan Layanan Sistem Administrasi Terpadu STAIN Curup

Jumat, 15 Desember 2017

Bengkulu (Kemenag) --- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam, Kamis (14/12) meresmikan Layanan Sistem Administrasi Terpadu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu. Nur Syam mengatakan, dengan pelayanan terpadu satu pintu kita telah maju satu langkah menuju electronic government.

“Saya ucapkan selamat dan mengapresiasi upaya yang dilakukan STAIN Curup dalam mengimplementasikan pelayanan akademik satu pintu, semoga ini menjadi awal yang baik untuk menuju electronic government” kata Nur Syam.

“Hari ini telah kita launching satu program yang sangat bagus dan sangat prospektif yakni layanan akademik satu atap yang merupakan bagian dari program modernitas dalam pelayanan administrasi” tambah Nur Syam.

Diakatakannya, pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas berbagai layanan publik secara efektifdan efisien adalah sebuah keniscayaan. Menurut Sekjen ini akan sejalan dengan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government yang telah lama dicanangkan pemerintah.

“Hal ini senada dengan yang diinginkan oleh Presiden Jokowi, yang menuntut pelayanan yang serba cepat dan serba mudah, sistem e-goverment yang dibangun itu sesungguhnya dalam rangka mempercepat setiap layanan tersebut karena presiden jokowi juga menginginkan kita sudah harus masuk worldclass birocracy, maka salah satu caranya adalah dengan e goverment ini,” katanya.

Peresmian layanan akademik satu atap turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Bustasar, MS, Bupati Rejang Lebong Hijazi, Dalam kesempatan tersebut STAIN Curup juga memperoleh bantuan Bus Operasional Mahasiswa dari bank mitra serta bantuan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dari Baznas senilai 50 juta.

“Hari ini Saya merasa surprise, karena Stain Curup memperoleh bantuan berupa bus mahasiswa dari bank BRI, dan bantuan beasiswa senilai limapuluh juta rupiah dari Baznas, semoga ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh civitas akademik disini, saya rasa ini adalah buah kerjasama yang baik dari berbagai pihak, sebab kita tahu bahwa dalam rangka mengembangkan dunia pendidikan itu kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya terhadap pemerintah tetapi juga diperlukan peran swasta, BUMN dan masyarakat,” pungkas Nur Syam.

Kakanwil Kemenag Bengkulu Bustasar turut mengapresiasi langkah yang dilakukan STAIN Curup ini. Bustasar juga berharap tahun 2018 Kanwil Kemenag Bengkulu bisa menerapkan pelayanan terpadu satu pintu sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian Agama.

“Saya sangat mengapresiasi STAIN Curup karena bisa menjadi salah satu pionir layanan satu pintu di Bengkulu, Insya allah Kanwil Kemenag Bengkulu bisa menerapkan PTSP di tahun 2018 mendatang” kata Bustasar. (Aji)

Kenapa Indonesia Selalu Membela Palestina, Ini Penjelasan Menag

Jumat, 15 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan sejak merdeka, Indonesia selalu memberi perhatian terhadap persoalan Palestina. Hal itu menurut Menag tidak terjadi begitu saja.

Ridwan, Mantan Preman jadi Pelita Siswa Madrasah Pasir Muncang

Jumat, 15 Desember 2017

Serang (Kemenag) --- Namanya Ridwan. Hanya Ridwan. Pendek namanya, namun cukup panjang kisah dedikasinya bagi pengembangan madrasah, khususnya di Pasir Muncang, Kec Cigemblong, Kabupaten Lebak, Banten.

Gubernur Banten: Menag Teladan dalam Kejujuran dan Integritas

Jumat, 15 Desember 2017

Serang (Kemenag) --- Gubernur Banten Wahidin Halim mengapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atas penghargaan sebagai pelapor gratifikasi terbesar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal itu menunjukan kejujuran dan integritas Menag yang patut diteladani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama.

Siswa, Guru, dan Kepala Madrasah Terbaik, Terima Penghargaan Kanwil Banten

Jumat, 15 Desember 2017

Serang (Kemenag) --- Kanwil Kemenag Provinsi Banten menggelar Malam Apresiasi Pendidikan Madrasah Provinsi Banten. Sejumlah siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan madrasah menerima penghargaan. 

Menag: 2018, Prioritas Benahi Madrasah

Kamis, 14 Desember 2017

Serang (Banten) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pada tahun 2018 pihaknya akan memprioritaskan pembenahan madrasah.

Kemenag Perkuat Budaya Menulis Guru RA

Kamis, 14 Desember 2017

Bekasi (Kemenag) --- Kementerian Agama melalui Direktotat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah terus melakukan penguatan budaya menulis bagi guru Raudlotul Atfal (RA).

Menag: AM Fatwa Tokoh yang Konsisten, Jujur, Bersih dan Berani.

Kamis, 14 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melayat almarhum Andi Mappetahang Fatwa atau (AM Fatwa) di rumah duka; Jalan Condet Pejaten No 11, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

Siswa MTsN 1 Malang Rebut Perak di 14th International Junior Science Olympiad

Kamis, 14 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Malang, Lugas Ferdinan Hamdi (Lugas), meraih medali perak pada ajang 14th Internasional Junior Olympiad (ISJO) di Arnhem Belanda. Olimpiade ini diselenggarakan oleh The Netherlands, 2 - 12 Desember, diikuti 300 peserta dari 48 negara. 

UIN Raden Intan Terima Hibah 60 Ha Tanah dari Pemprov Lampung

Kamis, 14 Desember 2017

Lampung (Kemenag) --- Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan menerima hibah tanah seluas 60 hektare (Ha) dari Pemerintah Provinsi Lampung. Tanah tersebut berlokasi di Kota Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. 

Dosen dan Peneliti Bahas Hasil Kajian Islam Jawa di IAIN Tulungagung

Rabu, 13 Desember 2017

Tulungagung (Kemenag) --- Sejumlah dosen dan peneliti Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berkumpul di IAIN Tulungagung. Mereka melakukan kajian bersama atas hasil penelitian tentang Islam Jawa.

Kemenag Siapkan Instrumen Baru Peningkatan Mutu Guru dan Kepala Madrasah

Rabu, 13 Desember 2017

Yogyakarta (Kemenag)- Kementerian Agama melalui Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah tengah menyiapkan instrumen baru peningkatan mutu pendidikan madrasah. Direktur GTK Madrasah Suyitno mengatakan, salah satu instrumen dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah adalah kepala madrasah tidak lagi dikenakan beban jam mengajar.

Pameran Hakordia 2017, Stand Kemenag Diganjar Sebagai Stan Favorit

Rabu, 13 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganjar stan Kementerian Agama sebagai stan terfavorit kedua pada ajang pameran Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun 2017 yang digelar dari tanggal 11-12 Desember 2017 di Jakarta, Selasa (12/12) kemarin.

Pidie Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Ke 34 Aceh‬

Rabu, 13 Desember 2017
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud saat presentasi kesiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ ) ke-35 di aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (12/12/2017).

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud saat presentasi kesiapan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ ) ke-35 di aula Serba Guna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (12/12/2017).

Dinas Syariat Islam Aceh – Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Aceh.‬

‪Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud ST saat mempresentasi kesiapan tuan rumah MTQ Aceh di aula serba guna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (12/12/2017).‬

‪“Kabupaten Pidie secara fasilitas dan sarana penunjang lainnya sudah sangat siap menjadi tuan rumah, masyarakat tentunya juga sangat mendukung keinginan ini dan akan berpartisipasi dalam mempersiapkan MTQ untuk 2 tahun ke depan,” ujar Wakil Bupati.‬

Ia menambahkan, terakhir Pidie melaksanakan MTQ tingkat Aceh 31 tahun yang lalu, sudah sewajarnya di tahun 2019 Pemerintah Aceh untuk dapat mempercayakan Pidie menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Aceh ke-34.

“Apalagi kami juga telah mendapat komitmen yang kuat dari rekan-rekan legislatif serta Forkopimda,” katanya.‬

‪”Kami ingin menunjukkan bahwa Pidie Meusigrak bukan hanya slogan semata, akan tetapi merupakan kerja nyata antara pemerintah, legislatif, forkopimda serta masyarakat,” tutup Wakil Bupati.‬ (*)

sumber : serambinews

The post Pidie Siap Jadi Tuan Rumah MTQ Ke 34 Aceh‬ appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

KPK Apresiasi Kemenag Terbaik dalam LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi

Selasa, 12 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017. Ada dua penghargaan yang diperoleh Kemenag, yaitu: Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Terbaik dan Lembaga dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik tahun 2017.

UIN Antasari dan Kankemenag Musi Banyuasin Raih Predikat WBK dari KPK

Selasa, 12 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan Kankemenag Kab Musi Banyuasin meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan diberikan bersamaan pameran Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) yang digelar KPK di Jakarta, 11-12 Desember 2017.

Sore ini, Wapres Akan Tutup Resmi Peringatan Hakordia 2017

Selasa, 12 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) –Peringatan Hari Antikorupsi se- Dunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 11-12 Desember 2017 sore ini, Selasa(12/12), akan ditutup resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelumnya, Senin (11/12) Presiden Joko Widodo hadir membuka kegiatan Hakordia 2017 di tempat yang sama.

Grand Design Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (2017-2022)

Selasa, 12 Desember 2017
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Munawar A Djalil MA menyerahkan dokumen grand design syariat Islam kepada Sekda Aceh, Drs Dermawan MM disaksikan wakil ketua DPRA Sulaiman Abda dan Martunis DEA perwakilan Bappeda Aceh

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Munawar A Djalil MA menyerahkan dokumen grand design syariat Islam kepada Sekda Aceh, Drs Dermawan MM disaksikan wakil ketua DPRA Sulaiman Abda dan Martunis DEA perwakilan Bappeda Aceh

Dinas Syariat Islam Aceh – Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh telah menggagas grand design syariat Islam. Ide grand design ini berawal dari diskusi panjang yang melibatkan banyak guru besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan elemen lainnya, yang kemudian menjadi satu kegiatan penting dalam mata anggaran Dinas Syariat Islam Aceh. Sejak 2015, DSI Aceh telah membentuk tim penyusun yang melibatkan akademisi baik dari UIN Ar-Raniry maupun dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), praktisi dan ulama.

Kepala DSI Aceh, Dr H Munawar A Jalil MA memaparkan, Pemerintahan Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Nova Iriansyah, telah melahirkan harapan baru dalam rangka penguatan syariat Islam di Aceh. Merujuk kepada visi-misi Aceh Hebat 2017-2022 salah satu misi terpenting adalah memperkuat pelaksanaan syariat Islam, beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam penjabarannya, satu program unggulan Aceh Meuadab, yaitu penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral, penguatan budaya, penguatan kelembagaan institusi keislaman dan mendorong sifat keteladanan pemimpin masyarakat. DSI Aceh telah melakukan tahapan penyelesaian grand design yang melibatkan banyak kalangan dan elemen masyarakat.

Tahap pertama, kegiatan pengklusteran SKPA untuk mewujudkan komitmen seluruh SKPA. Guna mendorong seluruh SKPA agar merancang kegiatan pembangunan berbasis syariat Islam. Kedua, kegiatan Focus Groups Discussion (FGD) yang melibatkan unsur kabupaten/kota dalam rangka menyinergikan program/kegiatan penguatan Syariat Islam di seluruh Aceh. Ketiga, tahapan diseminasi yang melibatkan banyak pihak akademisi, aparatur hukum dan elemen lainnya. Merujuk pada program unggulan Aceh Hebat (2017-2022), maka untuk lebih terarah dan terukur grand design pelaksanaan syariat Islam paling kurang untuk lima tahun ke depan perlu dirumuskan kerangka prioritas: Pertama, mendesain hukum publik yang mumpuni dan apik, seperti hukum Muamalah, ekonomi berbasis syariah, lembaga keuangan syariah, penyempurnaan Qanun Jinayah dan lain-lain.

Kedua, tata kelola pemerintahan yang islami untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang mudah, murah, efektif dan bersyariat. Ketiga, menata pendidikan yang berkerakter islami baik dari aspek kurikulum maupun lingkungan pendidikan. Keempat, internalisasikan hukum adat dalam bingkai syariat. Kelima, aspek ekonomi yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat Aceh dengan mengutamakan nilai dan prinsip Islam.

Grand design ini akan mejadi peta jalan pengimplementasian syariat Islam di Aceh. Menurut kepala DSI Aceh, rancangan grand design yang sedang disiapkan ini, diharapkan menjadi sebuah draft akademik, yang menjadi rujukan dalam melahirkan produk hukum daerah(*)

Sumber : Serambinews

The post Grand Design Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (2017-2022) appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Pameran Hakordia 2017, Stan Kemenag Diserbu Pengunjung

Selasa, 12 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) – Kementerian Agama kembali turut serta dalam pameran yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka Hari Antikorupsi se- Dunia yang jatuh pada 9 November lalu. Sampai hari kedua, Selasa (12/12), stan pameran Kemenag tidak pernah sepi pengunjung.

Kemenag Peroleh Sejumlah Penghargaan dari KPK di Hakordia 2017

Selasa, 12 Desember 2017

Jakarta (Kemenag) --- Kementerian Agama memperoleh sejumlah penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini diberikan pada pameran Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia)  yang diperingati setiap 9 November. 

Lepas 110 Guru PAI, Kemenag Perkuat Pendidikan Islam di Perbatasan

Selasa, 12 Desember 2017

Tangerang (Kemenag) --- Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Kementerian Agama mengirim 110 guru PAI ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Keberangkatan mereka dilepas oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin pada acara Pre-Departure Bina Kawasan di Tangerang.

Menag Ajak Muslim Dunia Suarakan Islam Sebagai Agama Kedamaian

Senin, 11 Desember 2017

Abu Dhabi (Kemenag) --- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak umat Muslim di berbagai penjuru dunia untuk menyuarakan Islam sebagai agama kedamaian. Ajakan ini disampaikan Menag saat menjadi pembicara pada Konferensi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. 

Farid Wajdi: Semua Sudah Sepakat Aceh Sebagai Titik Nol Islam Nusantara

Kamis, 07 Desember 2017
 Seminar international “Masuknya Islam ke Nusantara” yang diselenggarakan DSI Aceh kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Aceh di Aula Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa 5 Desember 2017. (Foto: Nat Riwat)

Seminar international “Masuknya Islam ke Nusantara” yang diselenggarakan DSI Aceh kerjasama UIN Ar-Raniry Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Aceh di Aula Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa 5 Desember 2017. (Foto: Nat Riwat)

Dinas Syariat Islam Aceh – Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA mengatakan perdebatan dan kontroversi tentang penetapan titik nol Islam di Nusantara seharusnya sudah selesai. Diskusi-diskusi pada seminar international “Masuknya Islam ke Nusantara” kali ini hanya untuk meluruskan sejarah dan membuat rekomendasi tertulis kepada pemerintah.

“Sebenarnya seminar tentang awal masuk Islam Nusantara sudah tuntas. Semua sudah sepakat Aceh sebagai titik awal masuknya Islam ke Nusantara. Untuk apa kita menghabiskan energi lagi”, katanya saat menjadi narasumber seminar international “Masuknya Islam ke Nusantara” yang diselenggarakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam Aceh di Aula Asrama Haji, Banda Aceh, Selasa 5 Desember 2017.

Selain Farid Wajdi, sejumlah narasumber lainnya juga menyatakan sependapat.Prof. Dr. Oman Fathurrahman, MA dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mengatakan jika Aceh sebagai pusat masuknya Islam ke Nusantara dan itu sulit dibantah dengan berbagai bukti dan temuan sejarah khususnya seperti manuskrip.

Hal senada juga diungkapkan, Sejarawan Universitas Negeri Medan, Dr. Phill. Ichwan Azhari, MA. Ia menyebutkan pembahasan Barus muncul pertama di indonesia pada Seminar Medan tahun 1963, bahkan semua sudah sepakat bahwa Aceh bukan hanya sebagai pusat Islam pertama di Nusantara, namun juga di Asia Tenggara.

Ia menyakini, jika arus “politik sejarah nol Kilometer Barus” Jakarta terus berjalan tanpa penentangan, maka akan muncul episode baru, Barus menjadi Sejarah Nasional masuknya Islam ke Indonesia tanpa adanya bukti akademis.

Sementara itu, Dr. Tgk. H. Ajidar Matsyah, Lc., MA yang tampil pada sesi terakhir mengatakan bahwa posisi Barus yang dulunya termasuk dalam wilayah Aceh merupakan kota penghasil kapur barus terbaik di dunia saat itu, bukan sebagai gate way Islam masuk ke Nusantara. Meskipun diakui adanya komunitas muslim yang sampai ke Barus, lalu kemudian bermukim di Barus dan wafat di sana.

Menurutnya, Barus tetap sebagai kota penghasil kapur barus dan belum ada bukti kuat Barus sebagai titik nol, meskipun demikian keberadaan makam-makam kuno di Labau Tua Barus adalah bukti adanya komunitas muslim yang sampai ke Baru.

“Namun mereka bukan yang terawal, bahkan ada asumsi yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari Peurelak atau Pasai yang berhijrah ke Barus. Kemudian, jika merujuk ke penetapan Barus sebagai titik nol tidak melalui proses akademik yang memadai, dan tidak melalui penelitian ilmiah yang cukup,” tandasnya.

“Penetapan Barus sebagai titik nol dapat mengarah kepada Inhiraf al-tarikh (penyelewawengan sejarah). Apalagi penetapan Barus sebagai titik nol masuk Islam ke Nusantara tidak melalui proses telaah akademik yang memadai”, pungkas Ajidar.[]

Sumber : Acehnews.co

The post Farid Wajdi: Semua Sudah Sepakat Aceh Sebagai Titik Nol Islam Nusantara appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

DSI Aceh Ikut Andil dalam Memeriahkan Sail Sabang 2017

Senin, 04 Desember 2017
Panitia Stand DSI Aceh Membagikan Buku secara Gratis Kepada Pengunjung Pada Event Sail Sabang Tahun 2017

Panitia Stand DSI Aceh Membagikan Buku secara Gratis Kepada Pengunjung Pada Event Sail Sabang Tahun 2017

Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh – Perhelatan Sail Sabang di Pulau weh, Provinsi Aceh menjadi puncak rangkaian acara sail di Indonesia. Sail Sabang tahun ini mengusung tema “ Sabang Menuju Gerbang Destinasi Wisata Bahari Dunia”. Kesempatan ini menjadi ajang promosikan keindahan destinasi di Sabang, dan juga di Aceh secara umum.

Event sail Sabang tahun 2017 yang berlansung selama 8 hari mulai tanggal 28 November sampai dengan 5 Desember 2017. Kegiatan ini dibuka langsung kegiatan tersebut namun batal karena preiden harus berkunjung ke sejumlah wilayah Indonesia yang dilanda bencana.

“Sail Sabang merupakan sail paling besar diantara 9 sai yang sudah ada, dikarenakan pengunjungnya paling banyak. Sekitar 20 ribu pengunjung yang akan menghadiri dimana diantaranya merupakan wisatawan manca Negara” tutur mentri Pariwisata Arief Yahya pada launching sail Sabang 2017, di Dermaga CT-3, Jum’at (1/2).

Sementara itu, Kepala DSI Aceh Dr. Munawar A Djalil MA di tunjuk sebagai pembaca doa pada saat pembukaan sail Sabang tahun 2017.

Untuk memeriahkan event yang bertaraf internasional ini, banyak digelar serangkaian perhelatan seperti Sabang expo, Sabang wonderful expo, Marine expo, serta Sabang International Free Diving Competition & Workshop. DSI Aceh juga ikut ambil andil dalam mempromosikan Syariat Islam di Aceh dengan cara memamerkan beberapa karya-karya DSI seperti buku-buku syariat Islam,  lukisan kaligrafi Mushaf Al-quran ber ornament Aceh pada stand DSI Aceh.

Selain itu, untuk menggaet para pengunjung pemandu stand membagikan buku “Muzakarah Pemikiran Ulama Aceh” yang diterbitkan oleh DSI Aceh secara gratis kepada para Pengunjung.

The post DSI Aceh Ikut Andil dalam Memeriahkan Sail Sabang 2017 appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Majlis Masjid Nurul Iman Pahang Pelajari Syariat Islam Aceh

Kamis, 30 November 2017
Kepala DSI Aceh Dr Munawar A Djalil MA Menyerahkan Cindera Mata Berupa Buku Tentang Syariat Islam Aceh Kepada Ustadz Jauhari Selaku Ketua Rombongan Masjid Nurul Iman Temerloh, Pahang, Malaysia, Selasa Siang, 28/11/17.

Kepala DSI Aceh Dr Munawar A Djalil MA Menyerahkan Cindera Mata Berupa Buku Tentang Syariat Islam Aceh Kepada Ustadz Jauhari Selaku Ketua Rombongan Masjid Nurul Iman Temerloh, Pahang, Malaysia, Selasa Siang, 28/11/17.

Dinas Syariat Islam Aceh – Sebanyak 26 anggota Majlis Masjid Nurul Iman Temerloh, Pahang, Malaysia yang terdiri dari Imam, Bilal dan para jamaah datang ke Banda Aceh, Selasa (28/11/17). Selain mengunjungi Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan landmark-nya Banda Aceh, para anggota Majlis Nurul Iman juga mengunjungi Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh yang juga termasuk salah satu dalam agenda rangkaian lawatan mereka.

“Tujuan dari kunjungan ini bukanlah sekedar lawatan tapi juga nak berkongsi ilmu khususnya berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam di Aceh,” ujar Ustadz Jauhari, yang kental dengan logat melayunya, kepada Kepala DSI Aceh Dr Munawar A Djalil MA yang didampingi Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai Drs Nasruddin M Ag serta sejumlah pegawai lainnya di aula LPTQ Aceh.

Semangat untuk menerapkan syariat Islam di Malaysia cukup tinggi namun mendapat halangan dalam pelaksanaannya sehingga kami perlu belajar dari Aceh dalam upaya melaksanakan syariat Islam di Malaysia, tambah Ustadz Jauhari.

Sementara itu, dalam penjelasannya Munawar menyampaikan, secara sejarah Aceh dengan Pahang mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana Sultan Iskandar Muda menikah dengan Putri Pahang (di Aceh biasa disebut Putroe Phang).

Aceh merupakan tempat pertama bertapaknya Islam di nusantara, yaitu di Samudra Pasai (Aceh Timur). Aceh pernah mengalami masa kegemilangan yaitu pada masa Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Aceh mencapai puncak kejayaan, sehingga menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan Islam dan Kesultanan Aceh merupakan salah satu kesultanan Islam terbesar di dunia.

Setelah mengalami konflik yang panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan Indonesia, akhirnya masyarakat Aceh yang terkenal sangat religius meminta kepada pemerintah pusat syariat Islam yang secara kultur telah dilaksanakan oleh masyarakatnya supaya diformalisasikan melalui regulasi Negara. Lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 merupakan bentuk formalisasi syariat Islam di Aceh yang mengamanahkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Dengan demikian, syariat Islam yang diberikan untuk Aceh bukanlah hadiah dari pemerintah pusat melainkan hasil dari perjuangan masyarakat Aceh yang menjadi keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan agama Islam, sedangkan penerapan syariat Islam menuju kaffah masih berada dalam proses hingga akhirnya menuju sempurna seperti yang diperintahkan oleh Allah Swt, lanjut Munawar.

“Namun demikian, dalam 4 tahun belakangan dengan sosialisasi pemahaman tentang syariat Islam yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui DSI Aceh, stakeholder lain yang terkait, ulama, serta segenap unsur dari berbagai lapisan masyarakat jumlah pelanggaran syariat Islam sudah berkurang, sehingga diharapkan Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam menjadi model bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia,” tutur Munawar mengakhiri penjelasannya.

The post Majlis Masjid Nurul Iman Pahang Pelajari Syariat Islam Aceh appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Pemerintah Aceh Berangkatkan Umrah Dai Berprestasi Ke Saudi Arabia

Selasa, 28 November 2017
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr Munawar A Djalil MA Menyerahkan Tiket Pesawat serta Uang Saku Kepada Dai Terpilih Untuk diberangkatkan Umrah Ke Tanah Suci Mekah, di Ruang Rapat Kadis Syariat Islam Aceh, Selasa (28/11).

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr Munawar A Djalil MA Menyerahkan Tiket Pesawat serta Uang Saku Kepada Dai Terpilih Untuk diberangkatkan Umrah Ke Tanah Suci Mekah, di Ruang Rapat Kadis Syariat Islam Aceh, Selasa (28/11).

Dinas Syariat Islam Aceh – Pemerintah Aceh pada tahun 2017 ini melakukan pemilihan da’i berprestasi untuk diberangkatkan umrah ke tanah suci Mekah. Da’i yang terpilih ini benar-benar memiliki dedikasi, disiplin dan loyal terhadap tanggungjawab yang diberikan oleh pemerintah kepadanya.

Wakil Gubernur Aceh ir.Nova Iriansyah memberikan apresiasi kepada Dinas Syariat Islam Aceh terutama dalam proses pemberangkatan umrah da’i ini, hal itu disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr Munawar A Djalil MA, meniru ucapan Wagub Aceh saat melepaskan Da’i yang terpilih tahun ini.

Pelepasan da’i berprestasi ini turut disaksikan oleh para pejabat dilingkungan DSI Aceh yang berlangsung selama dua jam di Ruang Rapat Kadis Syariat Islam Aceh, Selasa (28/11).

Menurutnya, pemberian reward umrah ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Aceh untuk orang-orang yang dianggap berjasa dalam pembinaan aqidah umat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, selain untuk motivasi para da’i di masa mendatang juga sebagai bentuk penghargaan terhadap indikator keberhasilan selama ini. Pelepasan pemberangkatan umroh ini seyogyanya langsung dilakukan oleh Gubernur Aceh, karena beliau masih berada di luar daerah, oleh sekretaris daerah memberikan mandat kepada kami untuk melepaskan da’i berprestasi ini, tambahnya.

Selain itu, proses penilaian terhadap da’i yang terpilih ini dilakukan dengan kerjasama antara koordinator lapangan da’i di wilayah perbatasan dan daerah terpencil selama 3 tahun terakhir dan verifikasi lapangan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat ditempat da’i bertugas. Dasar inilah yang menjadi acuan kami dalam memilih siapa yang mendapatkan reward tahun ini. Dari jumlah 200 orang da’i yang bertugas di enam kabupaten/kota perbatasan hanya dua orang yang terpilih sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

Untuk masa mendatang tidak menutup kemungkinan bukan hanya umrah yang diberikan, bisa saja haji, kepada orang-orang yang dianggap memiliki dedikasi yang kuat dalam membangun Aceh, karena Pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Tambahnya

Munawar menambahkan, di tahun mendatang pemberian reward akan dilakukan sistem akademik dengan demikian semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk meraih reward, tahun ini dilakukan tanpa melalui sistem akademik, tapi penilaiannya dengan teknis ke lapangan dan penilaian dari koordinator lapangan masing-masing.

Oleh karena itu kami mengajak seluruh para da’i yang bertugas di wilayah perbatasan dan daerah terpencil terus menerus melaksanakan tugasnya dengan baik, Karena selama ini banyak temuan yang kami dapatkan termasuk hasil penelitian tentang peran da’i belum memuaskan semua pihak, dasar itulah kita akan terus melakukan perbaikan dan Evaluasi terhadap kinerja dai mudah-mudahan akan lebih baik.

Munawar melanjutkan, metode dakwah mimbar yang selama ini dilakukan oleh da’i sebaiknya terus di tingkatkan, da’i harus berusaha keras untuk berinovasi agar dalam pembinaan aqidah umat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil terus berkembang menjadi lebih baik, tambahnya.

Sementara itu Kepala Uptd Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai Drs Nasruddin, MAg mengatakan penilaian terhadap kinerja da’i berprestasi ini dilakukan tanpa sepengetahuan para da’i, kami melakukan verifikasi langsung ke daerah di mana da’i bertugas, ini tidak ada KKN yang kami lakukan, penilaian terhadap kinerja dai sangat objektif. Dari jumlah yang masuk data pada kami berjumlah 8 orang hanya terpilih dua orang, semuanya itu masyarakatlah yang menilai keberhasilan da’i, bukan kami di kantor. Tambahnya

Tahun depan kami sudah mengusulkan 8 orang da’i, maka jika benar-benar ingin memperoleh nya maka berkerjalah dengan baik dan disiplin. Tandasnya

Berikut dua orang da’i wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang terpilih sebagai da’i berprestasi

1). Tgk Jamaludin tugas di Desa Nagapaloh Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil

2). Tgk Jafar Siddiq tugas Desa Pucuk Lembang, Kecamatan Kluet Timur Aceh Selatan.

The post Pemerintah Aceh Berangkatkan Umrah Dai Berprestasi Ke Saudi Arabia appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Aceh Timur Juara Umum

Senin, 27 November 2017
SEKDA Aceh, Dermawan (dua kanan) di dampingi Kepala DSI Aceh Dr. Munawar A Djalil MA (Pertama Kanan), menyerahkan piala bergilir kepada Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin HM Thaib, setelah kafilah tuan rumah tampil sebagai juara umum MTQ Ke-33 Aceh Tahun 2017. Penyerahan itu berlangsung pada penutupan even tersebut di Lapangan Upacara Pemkab Aceh Timur, Idi Rayeuk, Sabtu (25/11) malam.

SEKDA Aceh, Dermawan (dua kanan) di dampingi Kepala DSI Aceh Dr. Munawar A Djalil MA (Pertama Kanan), menyerahkan piala bergilir kepada Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin HM Thaib, setelah kafilah tuan rumah tampil sebagai juara umum MTQ Ke-33 Aceh Tahun 2017. Penyerahan itu berlangsung pada penutupan even tersebut di Lapangan Upacara Pemkab Aceh Timur, Idi Rayeuk, Sabtu (25/11) malam.

IDI – Kabupaten Aceh Timur tampil sebagai Juara Umum MTQ XXXIII (Ke-33) Tingkat Provinsi Aceh tahun 2017, setelah mendapat akumulasi nilai tertinggi yakni 68. Sementara juara II diraih Aceh Besar dengan nilai 66, dan juara III ditempati Aceh Utara dengan akumulasi nilai 58.

Keputusan Dewan Hakim MTQ Ke-33 tingkat Provinsi Aceh tahun 2017 ini, dibacakan oleh Ketua Koordinator Dewan Hakim Prof DR H Azman Ismail MA, didampingi Sekretaris Koordinator Dewan Hakim Drs H Ridwan Djohan, pada malam penutupan, di Lapangan Upacara Pemkab Aceh Timur, Sabtu (25/11) malam.

Dalam lampiran II Keputusan Nomor 02/MTQ/PROV.ACEH/2017, Dewan Hakim menetapkan Aceh Timur, Aceh Besar, dan Aceh Utara, bersama 9 daerah lainnya yang masuk dalam daftar 10 besar kafilah yang meraih nilai terbanyak dalam perhelatan MTQ kali ini.

Pada penutupan tadi malam, Dewan Hakim juga membacakan lampiran I Nomor 02/MTQ/PROV.ACEH/2017, tentang nama-nama peserta terbaik I, II, III, serta juara Harapan I, II, dan III. Diawali dari cabang Tilawah Alquran, dilanjutkan Qiraah Sab’ah, Hifzil Alquran, Tafsir Alquran, Fahmil Alquran, Syarhil Alquran, Khattil Quran, dan Musabaqah Makalah Alquran (MMQ).

Data diperoleh Serambi, juara 1 cabang Tilawah Golongan Dewasa Putra diraih oleh Ihsan dari Kabupaten Pidie. Sementara juara 1 cabang Tilawah Golongan Dewasa Putri diraih oleh Nurul Hayati dari Aceh Timur.

Untuk cabang Qiraah Sab’ah, golongan Murattal Dewasa, juara 1 putra diraih Romi Saputra dari Kota Lhokseumawe, dan juara 1 putri diraih Hj. Nonong Sasmita dari Kabupaten Aceh Selatan. Golongan Mujawwad Dewasa, juara 1 putra diraih Mahlil dari Kota Banda Aceh dan juara 1 putri diraih Farida Hanun dari Kabupaten Aceh Singkil.

Untuk Cabang Hifzil Golongan 30 Juz Putra diraih Wahyu Ridzha dari Kabupaten Aceh Utara dan juara 1 putri diraih oleh Siti Fatimatuzzahra Sani dari Kabupaten Aceh Besar.

Acara penutupan MTQ Aceh diawali dengan pembacaan Ayat Suci Alquran oleh H Takdir Feriza SPdi, qari asal Aceh Besar yang pernah meraih peringkat terbaik I pada MTQ tingkat Internasional di Turki tahun 2015. Takdir juga menjadi salah satu dewan hakim pada MTQ Aceh ke-33 tahun 2017 di Aceh Timur.

Setelah pembacaan keputusan penetapan juara ini, Sekda Aceh didampingi Kadis Syariat Islam Aceh menyerahkan piala bergilir serta uang pembinaan sebesar Rp 50 juta kepada kafilah Aceh Timur. Piala bergilir beserta hadiah juara I, diterima oleh Bupati Aceh Timur, H Hasballah bin HM Thaib, didampingi Wabup Syahrul bin Syamaun, dan Sekda M Ikhsan Ahyat.

Kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda ditutupnya MTQ Aceh oleh Sekda Aceh, serta pembacaan Ayat Suci Alquran oleh Nurul Hayati, qariah terbaik cabang Tilawah Golongan Dewasa Putri dari Aceh Timur.

Upacara kemudian dilanjutkan penurunan bendera LPTQ Aceh diiringi Hymne LPTQ Nasional dan pembacaan doa oleh Abu Paya Pasi, ulama kharismatik Aceh asal Aceh Timur.(c49)

Sumber : Serambinews

The post Aceh Timur Juara Umum appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Syariat Aceh dan Problem Kualitas

Jumat, 24 November 2017
Algojo melakukan eksekusi cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di halman Masjid Syuhada Lamgugop, Banda Aceh, Selasa (31/5/2015)

Algojo melakukan eksekusi cambuk terhadap pelanggar syariat Islam di halaman Masjid Syuhada Lamgugop, Banda Aceh, Selasa (31/5/2015)

Aceh bukanlah belahan dunia tersendiri, ketika palu sekularisme diketuk dan menggema ke suluruh dunia melalui kafilah-kafilah dakwahnya. Dalam berbagai tahapan, melalui platform politik maupun intelektual, terus menjalar pada tiap ruang dan zaman. Sebagaimana Indonesia, Aceh terkena erosi kemanusiaan dalam sebuah dunia yang harus memberontak pada kitab suci. Lestarilah ‘sekulariah‘. Sungguh pun seringnya, kita mengadakan klaim kualitas keberislaman lewat berbagai legitimasi sejarah, sekularisme-materialisme itu nyatanya telah jauh menatar hidup kita.

Bagaimana model institusi pendidikan yang menciptakan friksi antara sekolahan umum dan sekolahan agama menjadi cukup adekuat, anasir hukum kolonial, tertib ekonomi kapitalistik yang memantik nafsu materi, beserta kuasa perbankan dan korporasi yang menyertainya, adalah fakta konkret untuk menjelaskan kebersahajaan kita atas warisan sekularisme.

Sekularisme yang menggebu, dengan cukup baik telah merebut area penting di mana kemanusiaan itu dibentuk. Pendidikan kita. Yang menjelma sebagai serangkaian agenda “reproduksi” aktor-aktor intelektual yang terus setia untuk menggerakkan roda komersialisme dan konsumerisme. Demi hari-hari hidup manusia yang taat pada sejenis “iman” baru, bahwa materi dan konsumsi adalah prestasi dan tujuan tertinggi.

Adakah kita secara kolektif menganggap masalah perihal nilai dan sistem yang dibangun sekularisme itu? Agaknya tidak. Kita ini, barangkali mirip sebagaimana yang dikemukakan Teuku Jacob sebagai pengidap syndrome “sakit tak merasa sakit”. Pada sekujur tubuh keberislaman kita menjalar sejumlah problemasi serius, namun tak teridentifikasi oleh nalar kita yang terlanjur rusak dan mendunia.

Inilah problem fundamentalnya. Lalu bagaimana kita, mengonstruksi bangunan megah keberislaman di atas fondasi yang begini rebah? Tentu lucu, membayangkan dan mengharapkan peradaban Islam yang memuliakan, atau syariat yang membahagiakan, di tengah turbulensi keimanan yang sedemikian parah.

Perlawanan hegemonik
Ketika wacana untuk merancang grand design pelaksanaan syariat Islam di Aceh muncul kembali ke permukaan, terpikir bagaimana kita menata pendidikan yang merupakan area tarung pelbagai nilai itu. Ya, pendidikan adalah arena paling strategis untuk menggerakkan perlawanan hegemonik terhadap Barat yang bekerja terus-menerus pada banyak sisi untuk mengatur kemanusiaan kita.

Aceh dalam Indonesia, sebenarnya memiliki dasar yang kuat untuk itu. Konstitusi pendidikan kita, telah meletakkan iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai nilai utama yang harus mendasari pendidikan. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

Sayangnya, cita iman, takwa, dan akhlak mulia itu sering hilang menguap pada tataran pelaksanaan pendidikan kita. Sebab, harus menyesuaikan diri dengan etos sekularisme yang sudah cukup lama mengakar mengatur hidup kita. Sekularisme itu sendiri, selalu memberi pesan, bahwa budi atau moral yang baik bisa hadir sendirinya tanpa sokongan agama.

Aceh yang bersyariat, mestilah menyesuaikan orientasi pendidikannya dengan nilai dan cita syariat. Agar mampu membentuk manusia Aceh yang diinsafi oleh iman, takwa, dan akhlak mulia. Dan, pengembanan akan hal ini, bukan saja tanggung jawab lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren atau yang semisal, melainkan tanggung jawab seluruhnya, sebagaimana konstitusi telah mengamanahkannya secara universal.

Pun dalam Islam, menjadi insan bertakwa itu bukan opsional atau alternatif adanya, melainkan suatu kemestian. Maka pendidikan formal sebagai satu “mesin cetak” kemanusiaan yang utama pada zaman now, oleh Aceh harus mampu dihadirkan dalam model-model dan kualitasnya yang dapat membentuk manusia bersyariat. Dari sini, kemudian bolehlah kita menaruh harapan tentang ketakwaan kolektif yang akan membawa rahmat.

Untuk hal itu, maka sejumlah persoalan seperti soal regulasi, harus segera dicari jalan keluarnya. Dalam konsep otonomi daerah kita, urusan pendidikan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, sebenarnya memberi celah bagi Aceh yang bersyariat untuk mengaktualisasikan nilai pendidikan Islam secara lebih massif dalam kurikulum muatan lokal. Di mana penetapan kurikulum muatan lokal adalah domain urusan pemerintah daerah. Walau itu belum sepenuhnya memadai, namun merupakan satu jalan paling dekat dan tepat untuk saat ini, oleh karenanya perlu disungguhi.

Di dalamnya, Alquran dan Sunnah, serta praktik keberislaman para pendahulu kita yang saleh, perlu dijadikan patron dan model. Alquran dan Sunnah, walaupun dalam sistem hukum Indonesia merupakan sumber hukum materil (meta-yuridis), namun bagi entitas yang telah memilih Islam sebagai pemandu hidup, haruslah menempatkan Alquran dan Sunnah sebagai patron untuk menggapai citanya, dan itu mesti dimulai dari ikhtiar pendidikan.

Dalam hal ini, kita tidak perlu terkurung dalam kerangkeng positivisme hukum. Karena positivisme hukum itu adalah tertib, bukan belenggu. Ia boleh saja ikut menata, namun tidak sesekali untuk menghalangi kita dari jalan menuju cita. Aceh dengan “pilot”-nya kini yang seringkali mampu berpikir menggebrak, mesti pula pandai mencari celah untuk manifestasi kebersyariatannya pada tekstur hukum positif yang sejatinya kerap terbuka.

Nilai-nilai syariat
Dalam pada itu, kita mesti sadar dan menyadarkan bahwa keberpihakan pada nilai-nilai syariat itu, tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kemunduran ekonomi. Tidak ada bukti yang relevan dalam sejarah umat, bahwa keberislaman yang benar dan sungguh, akan atau pernah menghambat kemajuan.

Hanya, Islam tidak mengenal materi sebagai tujuan akhir. Dan dalam perannya mendorong kemajuan ekonomi, Islam mengajarkan ukuran kegunaan dan kebutuhan, serta distribusi materi yang adil berimbang. Karena Islam tidak menghendaki keadaan sebagaimana yang umum menjalari kita kini, yang oleh Tibor Scitovsky disebut sebagai, “Kemiskinan di tengah-tengah manusia kaya yang tak berbahagia…” (The Joyless Economy, 1976).

Syariat dan segala yang bertaut dengannya, adalah hikmah dan maslahat, baik maslahat dunia maupun akhirat. Sebagaimana simpul-simpul yang dirumuskan oleh al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa “Basis syariat adalah hikmah dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi kedzaliman, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syariat.” (I`lam Al-Muwaaqi`in).

Bila hari ini keadilan, rahmat, hikmah, dan kesejahteraan tidak menyertai kita, itu karena kita yang belum bergerak di atas basis syariat. Betapapun Islam telah membentuk identitas kita yang mutakhir. Artinya, fakta kuantitas keberislaman, mesti jauh ditransformasikan ke dalam fakta kualitas. Dan lagi-lagi pendidikan, yang merupakan jalan paling masuk akal untuk memulai itu. Inilah tugas jangka panjang kita dalam bersyariat.

Akhirul kalam, syahdan Khalifah Umar yang mulia pernah berpesan, bahwa “kita adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla dengan Islam, maka bila kita mencari kemuliaan dengan cara-cara selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita.” (Al-Mustadrak). Ini, adalah pesan mendalam dan amat mengena di tengah hari-hari hidup kita, yang agaknya mulai merasa rendah diri dengan keberislaman. Wallahulmusta`an.

* Nauval Pally Taran, alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, sehari-hari di Ma‘had As-Sunnah Aceh. Email: nauvalpally@yahoo.co.id

Sumber : Serambinews

The post Syariat Aceh dan Problem Kualitas appeared first on Dinas Syariat Islam Aceh.

Kalender Agenda

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32